Di tingkat provinsi, dari total 1.915.102 jiwa yang dinonaktifkan, baru 1.026.118 jiwa yang dialihkan ke skema PBI yang ditanggung pemerintah daerah.
Artinya, masih terdapat selisih sekitar 888.984 jiwa yang belum terakomodasi dalam pengalihan tersebut.
Transisi data ini menjadi ujian koordinasi antara pusat dan daerah.
Di satu sisi, pembaruan data dibutuhkan agar bantuan tepat sasaran.
Di sisi lain, proses penyesuaian yang belum tuntas berpotensi menimbulkan kebingungan di lapangan.
Bagi warga, yang paling utama bukan istilah DTKS atau DTSEN.
Yang mereka pastikan hanya satu, kartu aktif saat dibutuhkan.
Di sinilah konsistensi pemerintah daerah diuji, terutama di Kabupaten Bogor yang terdampak cukup besar.
