Sebab, berkaca dari penataan transportasi massal di Jakarta memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga memerlukan adanya skema investasi karena tidak cukup jika dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti LRT, MRT dan kereta cepat.
“Iya itu yang dicontohkan (Jokowi) demikian, oleh karenanya dicontohkan juga untuk mencari teknologi yang murah, seperti yang dicontohkan oleh pak Presiden itu ada Autonomous Rail Rapid Transit tanpa rel, investasinya kurang lebih sekitar Rp.74 miliar per unit yang satu unitnya terdiri dari tiga gerbong, dengan operasional maintenancenya Rp 500 juta per bulan,” kata Hery Antasari.
Penataan transportasi ini diperlukan untuk mengatasi kemacetan di berbagai kabupaten/kota yang berdampak pada sektor ekonomi, kesehatan dan lingkungan. Sehingga, penataan transportasi ini harus dilakukan untuk memperkecil kerugian akibat dari adanya kemacetan.
“(Disampaikan oleh Presiden) ada kerugian yang juga lebih besar dibanding biaya investasi yang dikeluarkan dan lain-lain kalau kemacetan dibiarkan itu ada kerugian. Oleh karenanya Presiden mengharapkan semua kabupaten/kota menghitung kerugian akibat kemacetan,” ujar Hery Antasari.
Baca Juga: Anak Berkebutuhan Khusus Meriahkan Lomba Peragaan Busana Nusantara
Mengenai pengendalian inflasi, saat ini tingkat inflasi di Indonesia sebesar 2,13 persen, turun dari sebelumnya 2,58 persen. Jokowi menitipkan pesan agar terus dijaga dengan memperkuat daya beli masyarakat.
