INFOLADISHA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan tidak akan membiarkan satu pun warga miskin kehilangan akses layanan kesehatan, meski terjadi pencoretan kepesertaan PBI JKN BPJS Kesehatan dari bantuan pusat.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, saat ini pemprov masih melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap data warga yang dicoret sebagai penerima bantuan iuran tersebut.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap akuntabel dan tepat sasaran.
“Kita cek ricek dulu, tentu kita juga harus akuntabel. Intinya tidak boleh ada warga Jawa Barat yang tidak mampu, kemudian tidak mendapatkan layanan,” ujar Herman di Gedung Sate, Senin (9/2/2026).
Menurut Herman, pencoretan kepesertaan dilakukan berdasarkan hasil analisis Kementerian Sosial.
Bagi warga yang dinilai mampu dan tak lagi masuk kriteria penerima PBI, pemerintah mempersilakan untuk melanjutkan kepesertaan BPJS Kesehatan secara mandiri.
Namun ceritanya akan berbeda jika warga yang dicoret ternyata masih masuk kategori tidak mampu.
Herman menegaskan, Pemprov Jabar tidak akan tinggal diam.
Pemerintah provinsi akan bergerak bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk meninjau ulang data dan memastikan warga tersebut kembali mendapatkan bantuan.
“Makanya kami harus sinergi dengan kabupaten kota, cek ricek memastikan yang tidak mampu dan harus kami bantu,” kata Herman.
