INFOLADISHA — Pemerintah mulai menaruh perhatian serius pada aktivitas ekonomi yang selama ini sulit tersentuh pajak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pada 2026, pemerintah akan lebih agresif mengejar pajak dari apa yang disebut sebagai shadow economy atau ekonomi bayangan.
Langkah ini tercantum dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2026.
Target pajak yang dikejar bukan main, yakni Rp2.357,71 triliun tanpa menaikkan tarif pajak.
Caranya, dengan merangkul sektor-sektor yang selama ini dikenal rawan “gelap” seperti perdagangan eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas, serta perikanan.
“Ini sebetulnya juga berkaitan dengan shadow economy dan banyak juga illegal activity,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2026, Selasa (19/8).
Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak, shadow economy adalah aktivitas ekonomi yang sulit dilacak otoritas, sehingga kerap luput dari pungutan pajak.
Istilah lain yang kerap dipakai antara lain black economy, underground economy, hingga hidden economy.
Untuk memperkuat basis data pajak, pemerintah sejak 2025 sudah melakukan berbagai langkah, mulai dari mengintegrasikan NIK dengan NPWP melalui sistem Core Tax Administration System (CTAS), aktif melakukan canvassing ke wajib pajak yang belum terdaftar, hingga menunjuk entitas luar negeri sebagai pemungut PPN transaksi digital.
