INFOLADISHA – Suasana kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, memanas pada Jumat (22/8/2025).
Ratusan warga dan pelaku usaha wisata yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) turun ke jalan, tepatnya di Simpang Gadog, Kecamatan Ciawi.
Mereka menggelar aksi unjuk rasa menolak langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menertibkan berbagai usaha wisata di Puncak.
Sekretaris AMBS, Azet Basuni, menyebut kebijakan penertiban itu berpotensi melumpuhkan roda perekonomian warga lokal.
“Akan ada ribuan warga Puncak kehilangan pekerjaan jika Menteri Hanif bersikeras dengan kebijakannya,” tegas Azet di tengah orasi.
Menurutnya, KLH tak seharusnya hanya melihat sisi kerusakan lingkungan.
Faktor ekonomi masyarakat juga wajib dipertimbangkan.
Ia bahkan menuding tidak ada koordinasi antara KLH dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam setiap penertiban, hingga berujung pembongkaran tempat usaha.
Lebih jauh, Azet menyoroti dugaan inkonsistensi pemerintah.
Ia menyebut KLH, ketika masih berstatus KLHK, pernah memberikan ratusan hektare lahan hutan kepada pengusaha untuk dikelola, yang kini justru dituding sebagai biang kerusakan.
“Kalau bicara kerusakan, justru KLH yang paling bertanggung jawab,” tegasnya.
Karena itu, AMBS bersama pelaku wisata menyatakan menolak seluruh kegiatan penertiban di kawasan Puncak.
