INFOLADISHA – Presiden Prabowo Subianto memastikan dana rampasan hasil tindak pidana korupsi senilai Rp13,25 triliun dari kasus ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO) akan digunakan untuk tujuan yang langsung dirasakan rakyat seperti renovasi sekolah dan pembangunan kampung nelayan di seluruh Indonesia.
Penyerahan uang pengganti kerugian negara itu dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025), dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo.
“Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, bisa berapa kampung yang dibangun dengan fasilitas modern yang selama 80 tahun Republik ini belum pernah diperhatikan,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa langkah ini merupakan simbol nyata bagaimana uang hasil kejahatan bisa dikembalikan untuk kepentingan rakyat banyak.
Ia menyebut, hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 desa nelayan di berbagai wilayah pesisir Indonesia.
“Dari dana Rp13 triliun ini, kita bisa membangun sekitar 600 kampung nelayan. Satu kampung terdiri dari sekitar 2.000 kepala keluarga, jadi manfaatnya bisa dirasakan hingga 5 juta rakyat Indonesia,” kata Prabowo.
Ia menjelaskan, setiap kampung nelayan yang dibangun akan dilengkapi fasilitas modern, mulai dari rumah layak huni, infrastruktur dermaga, tempat pelelangan ikan, hingga sekolah dan pusat kesehatan.
