INFOLADISHA – Suasana Kantor Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, mendadak ramai oleh ratusan ibu-ibu yang datang bukan untuk urusan administrasi, tapi untuk menuntut keadilan.
Mereka menilai bantuan kompensasi dari pemerintah provinsi akibat penutupan tambang tidak dibagikan secara adil.
Aksi yang berlangsung hingga Selasa (4/11/2025) ini jadi lanjutan dari protes serupa sehari sebelumnya.
Para warga, kebanyakan perempuan, membawa kertas berisi sindiran pedas untuk aparatur desa yang dituding pilih kasih dalam mendata penerima bantuan.
“Masyarakat datang ke sini menyampaikan aspirasi. Bantuan dari Pak KDM (Gubernur Jawa Barat) itu tidak merata,” ujar Diana, salah satu peserta aksi.
Ia mengaku kesal karena banyak warga terdampak penutupan tambang yang justru tak kebagian bantuan.
Menurut Diana, pembagian bantuan terkesan tidak transparan.
“Yang dapat hanya yang dekat sama aparat desa. Yang benar-benar kena dampak malah enggak kebagian,” katanya dengan nada kecewa.
Keluhan senada juga datang dari Muhktar, Ketua RT di Sukasari. Ia mengatakan sudah mengajukan 128 kepala keluarga (KK) di wilayahnya, namun hanya 11 yang disetujui.
“Padahal semuanya terdampak penutupan tambang. Saya sendiri bingung kenapa cuma segitu yang lolos,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Sukasari, Sardani, menolak tudingan bahwa ada permainan dalam proses pendataan.
Ia mengakui masih banyak warga yang belum terdaftar karena keterbatasan waktu dan teknis input data.
“Memang ada banyak yang belum terinput, kami akui itu. Tapi bukan karena pilih kasih. Desa akan berusaha memperbaiki dan menambah data warga yang belum masuk,” tegasnya.
