INFOLADISHA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali melontarkan kritik tajam.
Kali ini sasarannya sistem perpajakan nasional yang dinilai terlalu tersentralisasi dan meninggalkan daerah penghasil.
Pemicunya sederhana tapi menyengat, penerimaan pajak DKI Jakarta yang tembus lebih dari Rp1.000 triliun, jauh di atas Jawa Barat yang “hanya” sekitar Rp140 triliun.
Padahal, menurut pria yang akrab disapa KDM itu, beban nyata industri justru dipikul Jawa Barat.
Kawasan pabrik membentang luas, dampak lingkungan tak terelakkan, banjir dan pencemaran jadi risiko rutin, sementara jalan rusak akibat lalu lintas kendaraan berat harus ditangani pemerintah daerah.
“Pabrik di Jawa Barat itu banyak banget. Banjirnya kami yang terima, pencemarannya kami yang terima, jalan rusak kami yang perbaiki,” kata KDM di Bandung, Rabu (10/12).
Masalahnya, banyak perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat berkantor pusat di Jakarta.
Alhasil, setoran pajak lebih besar tercatat di ibu kota.
KDM menilai pola ini menciptakan ketimpangan struktural yang merugikan daerah penghasil.
Ia pun mendorong pemerintah pusat mengubah cara penghitungan pajak.
Menurutnya, pajak seharusnya dihitung berdasarkan lokasi usaha, bukan alamat kantor pusat.
Bahkan, KDM mengusulkan agar sebagian penerimaan pajak dibagikan langsung ke desa.
“Kalau pajaknya dihitung di tempat usaha, ada desa di situ. Kasih saja misalnya tiga persen ke desa. Lima tahun pembangunan desa bisa selesai,” ujarnya.
