INFOLADISHA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali melempar wacana yang cukup “nyentil” tapi masuk akal.
Pembangunan perumahan di Jawa Barat, menurutnya, sudah saatnya bergeser dari rumah tapak ke hunian vertikal.
“Bukan hanya di Bandung. Bogor, Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, semua daerah yang tanahnya sudah habis harus mulai membangun ke atas,” kata Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, di Gedung Sate, Rabu (17/12/2025).
KDM menilai, jika pengembang terus memaksakan pembangunan rumah tapak, dampaknya bukan cuma soal kehabisan lahan.
Sawah, rawa, bukit, hingga daerah aliran sungai berisiko ikut berubah fungsi. Ujung-ujungnya, potensi bencana makin besar.
Sebagai langkah cepat, Pemprov Jabar telah menerbitkan surat edaran penghentian sementara penerbitan izin perumahan.
Kebijakan ini disebut sebagai rem darurat sambil pemerintah menata ulang dan mengevaluasi tata ruang.
“Perubahan tata ruang butuh Perda dan waktunya lama, bisa setahun. Tapi banjir tidak nunggu. Jadi saya setop dulu, jeda sebentar,” tegas KDM.
Langkah penataan ini akan dibahas lebih lanjut bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Kamis (18/12/2025).
KDM menekankan, pembangunan perumahan ke depan harus selaras dengan alam dan tidak menghabiskan seluruh ruang yang ada.
Hunian vertikal, menurutnya, bukan sekadar tren kota besar, melainkan kebutuhan mendesak di tengah keterbatasan lahan Jawa Barat.
