“Ini yang menjadi tantangan terbesar ke depan dalam mitigasi risiko,” katanya.
Pemerintah menekankan AI harus tetap berada di bawah kendali manusia, terutama dalam pengambilan keputusan.
Teknologi ini diposisikan sebagai alat pemberdayaan, bukan pengganti peran manusia.
Di sisi lain, meningkatnya konektivitas digital turut memperbesar risiko serangan siber.
Tidak ada lagi ruang yang benar-benar aman dalam ekosistem digital yang saling terhubung.
Karena itu, aspek keamanan menjadi komponen wajib dalam setiap pengembangan platform digital.
Tanpa perlindungan yang memadai, potensi kerugian dinilai semakin besar.
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, pemerintah tetap melihat AI sebagai motor penting pertumbuhan ekonomi digital nasional.
Pemanfaatan data skala besar dinilai mampu menjadi katalis bagi ekspansi ekonomi di masa depan.
Untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan keamanan, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah regulasi.
Di antaranya peta jalan nasional AI serta pedoman etika tata kelola yang ditujukan untuk memastikan penggunaan teknologi berlangsung secara bertanggung jawab.
Regulasi tersebut juga akan melibatkan peran strategis Badan Usaha Milik Negara sebagai garda depan.
BUMN diharapkan tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga memperkuat keamanan serta menjaga kedaulatan data nasional.
