Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menahan gejolak harga kebutuhan pokok.
“Tentunya pemerintah pusat berpikir bagaimana BBM tidak naik sehingga tidak berimbas ke harga kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
WFH diposisikan sebagai bagian dari strategi efisiensi energi di daerah.
Meski begitu, Rudy memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal karena penerapan WFH dilakukan secara bergiliran di setiap perangkat daerah.
“WFH bukan berarti meliburkan. Pelayanan tetap beroperasi normal,” kata dia.
Evaluasi pekan pertama kini menjadi penentu. Dari sana akan terlihat tingkat kedisiplinan ASN dalam menjalankan WFH sesuai ketentuan.
