INFOLADISHA – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita tak menampik tantangan besar yang tengah dihadapi industri manufaktur, baik di Indonesia maupun dunia.
Dalam pernyataan resminya, Senin (12/5/2025), ia mengakui bahwa membangun sektor ini bukan perkara mudah.
“Membangun industri manufaktur itu bukan seperti membalikkan telapak tangan. Kita bicara soal ekosistem, rantai pasok, dan berbagai komponen pendukung lainnya. Tapi sebaliknya, meruntuhkannya bisa sangat cepat,” ujar Agus.
Menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah pun mengambil langkah strategis.
Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Aturan ini diklaim memberikan angin segar bagi industri dalam negeri.
Di dalamnya, terutama pada Pasal 66 ayat (2B), ditegaskan afirmasi terhadap penggunaan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Agus menyebut ini sebagai langkah progresif yang membuka peluang lebih besar bagi pelaku industri nasional untuk berpartisipasi, tak hanya di tingkat pusat, tapi juga di daerah.
“Ini bentuk keberpihakan nyata pemerintah. Kami ingin industri nasional mendapat ruang lebih luas dalam setiap proyek pengadaan,” katanya.
Agus juga menyebut kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya meminta agar aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dibuat lebih fleksibel. Pemerintah berencana merombak tata cara perhitungannya agar lebih sederhana, efisien, dan terjangkau.
