INFOLADISHA – Kementerian Lingkungan Hidup bersiap memanggil delapan perusahaan yang diduga terlibat dalam munculnya kayu gelondongan yang terseret banjir besar di Sumatra.
Kayu-kayu itu bukan hanya mencoreng pemandangan, tapi juga memperparah kerusakan infrastruktur dan memperbesar jumlah korban.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan rencana tersebut saat rapat bersama DPR RI, Rabu (3/12/2025).
Ia menyebut proses pemeriksaan akan dimulai Senin pekan depan.
“Kami sudah mengirim surat kepada seluruh entitas yang terindikasi. Kami minta mereka hadir,” ujarnya.
Menurut Hanif, indikasi awal muncul dari citra satelit yang memperlihatkan pola pembukaan lahan dan aktivitas yang berpotensi berkaitan dengan gelondongan kayu tersebut.
Bila ditemukan unsur pidana atau praktik pembalakan liar, sanksinya tegas, yakni pencabutan izin pengelolaan lingkungan.
Tak hanya korporasi yang jadi sorotan. Pemerintah daerah yang memberi izin maupun membuat kebijakan keliru juga terancam dikenai sanksi.
Langkah ini, kata Hanif, untuk memberikan efek jera serta memastikan pengelolaan lingkungan ke depan lebih berhati-hati.
Temuan awal KLH menunjukkan sekitar 50 ribu hektare dari total 340 ribu hektare di area bencana telah berubah menjadi lahan kering.
Kondisi itu melemahkan kemampuan kawasan menyerap curah hujan tinggi, membuat banjir semakin brutal.
