Ia menjelaskan capaian yang telah diraih oleh Kota Bogor, antara lain yaitu akta kelahiran yang telah dimiliki oleh 94,63 persen anak di Kota Bogor, 19 dari 25 puskesmas menerapkan prinsip ramah anak, serta keberadaan satuan pendidikan ramah anak seperti TK Akbar dan SMPN 2 yang meraih standar Nindya.
Selain itu, Kota Bogor juga memiliki Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) berstandar Nindya, perpustakaan dengan standarisasi Pratama, serta Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang telah meraih kategori Utama.
Dalam bidang perlindungan anak, Pemkot telah membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), mengembangkan aplikasi pengaduan SIBADRA, serta bekerja sama dengan Polresta Bogor Kota untuk pencegahan kekerasan terhadap anak.
“Penilaian ini membantu kami menggali potensi, menerima masukan konstruktif, dan terus berinovasi demi memenuhi hak dan perlindungan anak di masa depan. Sehingga melalui hal ini, kami berharap semoga pada verifikasi lapangan hybrid 2025, Kota Bogor meraih peringkat Utama sebagai Kota Layak Anak,” ujar Dedie Rachim.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jawa Barat, Siska Gerfianti, mengungkapkan bahwa hasil verifikasi administrasi Kota Bogor menunjukkan nilai 850,59 poin dan masuk dalam predikat Utama.
