INFOLADISHA – Rencana pemerintah membentuk koperasi desa bertajuk “Koperasi Merah Putih” menuai kritik tajam dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.
Lembaga riset ekonomi ini khawatir, alih-alih memperkuat ekonomi desa, program ini justru berpotensi bikin tambah ruwet dan tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Daripada memperkuat BUMDes yang sudah jalan, pemerintah malah bikin lembaga baru yang fungsinya belum jelas dan rawan tumpang tindih,” kata CORE Indonesia dalam rilis yang disampaikan di Jakarta, Senin (9/6/2025).
CORE menyoroti kemungkinan terjadinya duplikasi peran antara koperasi baru ini dengan BUMDes.
Jika tetap dipaksakan, masyarakat dan aparat desa bisa kebingungan dengan tumpang tindih fungsi dan kewenangan.
Belum lagi, kebijakan dari pusat sering berubah dan cenderung top-down, yang justru melemahkan kedua lembaga itu.
Masalah lain muncul dari aturan terbaru yang mewajibkan desa mengalokasikan minimal 20 persen dana desa ke Koperasi Merah Putih, khususnya bagi desa yang belum memiliki BUMDes.
Ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Desa dan PDT Nomor 6 Tahun 2025.
“Alih-alih mendorong pembangunan ekonomi yang sesuai kebutuhan warga, dana desa malah disedot untuk program yang belum tentu cocok dengan kondisi lokal,” lanjut CORE. Padahal, semangat koperasi sejatinya tumbuh dari bawah, dari partisipasi warga, bukan dari perintah pusat.
