Dari sisi pendanaan, program ini juga dinilai berisiko tinggi.
Pemerintah berencana menggandeng bank-bank Himbara untuk menyalurkan dana hingga Rp 400 triliun ke sekitar 80 ribu koperasi desa, dengan asumsi tiap koperasi mendapat Rp 5 miliar.
“Kalau koperasinya masih baru dan belum punya kapasitas manajemen yang kuat, risiko gagal bayar besar. Ini bisa berdampak ke kualitas kredit bank, dan ujung-ujungnya jadi beban APBN,” jelas CORE.
CORE juga mengingatkan bahwa banyak koperasi saat ini sudah menyimpang jauh dari semangat awal yang dicanangkan Bung Hatta, yakni koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Tak sedikit koperasi yang berubah jadi lembaga peminjam uang ala rentenir.
“Kalau tidak dikelola dengan semangat partisipatif dan transparan, Koperasi Merah Putih bisa jadi kisah gagal baru, seperti koperasi simpan pinjam bermasalah di masa lalu,” ujar CORE.
Sebagai solusi, CORE menyarankan pemerintah untuk memperkuat koperasi yang lahir dari kebutuhan dan inisiatif warga sendiri. Bukan justru menjejalkan lembaga baru ke desa-desa yang sudah punya sistem ekonomi lokal yang berjalan baik.
“Jangan sampai kehadiran koperasi baru justru merusak ekosistem ekonomi desa yang sudah tumbuh. Yang bijak adalah integrasi, bukan dominasi,” tutup CORE.***
