“Banyak warga yang ribuan kesempatan kerjanya hilang bahkan dihentikan kegiatan usahanya kemudian ada multiplier effect, UMKM, PHRI juga komplain karena menurun omzetnya, belum lagi yang penting PAD dari sektor pajak daerah, mungkin juga ada penerimaan negara bukan pajak di wilayah Bogor Selatan itu terhenti, melambat,” terang Mulyadi.
Mulyadi mengatakan, kehadirannya di tengah masyarakat Bogor Selatan bertujuan untuk mendengarkan langsdung keluhan warga dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
“Jadi hadirnya saya di sini untuk mengklarifikasi, tolong apa yang disampaikan masyarakat kepada saya itu adalah hal yang sangat penting,” kata dia.
Ia pun berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat di sekitar Puncak yang terdampak kebijakan tersebut.
“Saya berharap Pak Presiden mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup itu sehingga masyarakat yang hidup notabenenya tidak jauh dari kediaman pribadi Pak Presiden bisa mendapatkan atensi, jangan biarkan mereka,” pungkasnya.
Diketahui, Data dari Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) mencatat, sedikitnya 2.300 karyawan dirumahkan akibat berhentinya operasional sejumlah objek wisata di kawasan Puncak.
