Baca Juga: Asmawa Tosepu Berhentikan Proyek Pembangunan PT Jaswita Jabar di Puncak Bogor
Endah juga menyampaikan bahwa Bapemperda DPRD Kota Bogor telah melaksanakan pembahasan terhadap Raperda Usul Prakarsa tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan, dan telah diharmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Barat.
Atas hasil harmonisasi tersebut, Endah menjelaskan substansi pembahasan dalam Raperda ini diantaranya adalah hak perempuan sesuai hak asasi manusia, perencanaan, pemberdayaan perempuan, dan pelindungan perempuan.
“Setiap perempuan di daerah memiliki hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan dan hak turut serta dalam pemerintahan,” tegasnya.
Menanggapi laporan Bapemperda, juru bicara fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor, Sri Kusnaeni, menyampaikan pandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor.
Sri menyampaikan bahwa fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor menyetujui pembahasan lebih lanjut atas Raperda usul prakarsa tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Baca Juga: Mundur dari Pilgub Jabar, Bima Arya Siap All Out Menangkan Dedie-Jenal di Pilwalkot Bogor
“Kami memandang penting adanya Raperda ini dikarenakan Perempuan merupakan salah satu aktor penting dan menjadi pilar pembangunan di Kota Bogor sehingga Pemerintah Daerah perlu mempunyai orientasi kepada pemberdayaan dan perlindungan perempuan,” ujarnya.
