Lebih lanjut, Ihsan menilai fenomena ini bukan sekadar soal kursi jabatan, melainkan soal moralitas politik.
“Kalau pengawasan sudah bercampur kepentingan pribadi, kepercayaan publik runtuh. BK DPRD harus berani menegakkan etika lembaga,” tegasnya.
Ia pun mendesak agar Badan Kehormatan segera memeriksa dugaan rangkap jabatan tersebut.
“Publik butuh wakil rakyat yang fokus dan bersih. Heri Gunawan harus memilih, menjadi pengawas atau yang diawasi. Tidak bisa dua-duanya,” tutup Ihsan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi wartawan terkait tudingan pelanggaran UU MD3, Heri Gunawan justru menanggapinya santai.
“Gak usah ditanggapi, bahas isu lain saja,” ujarnya singkat sebelum berlalu, Kamis (9/10/2025).
