INFOLADISHA — Indonesia butuh dana jumbo untuk membangun infrastruktur selama lima tahun ke depan. Totalnya diperkirakan mencapai Rp10.000 triliun untuk periode 2025 hingga 2029.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, pemerintah hanya sanggup menutup sekitar 40% dari kebutuhan itu.
Artinya, dari total kebutuhan sebesar US/$625,37 miliar (sekitar Rp10.000 triliun), anggaran pemerintah pusat dan daerah hanya mampu menyumbang sekitar US/$250,15 miliar atau Rp4.065 triliun.
“Anggaran pemerintah dan pemerintah daerah hanya mencakup sekitar 40%. Sisanya harus dicarikan dari sumber lain,” ujar Sri Mulyani dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025) di Jakarta.
Dengan keterbatasan fiskal ini, Indonesia menghadapi risiko kesenjangan pembiayaan infrastruktur yang cukup serius.
Sri Mulyani menegaskan, partisipasi dari sektor swasta dan kerja sama dengan berbagai mitra sangat dibutuhkan untuk menutup kekurangan ini.
“Kalau kita hanya mengandalkan APBN dan APBD, tidak akan cukup. Dibutuhkan pendanaan inovatif dan kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.
Masalahnya tak cuma soal uang. Tantangan global juga ikut menekan.
Sri Mulyani mengingatkan bahwa dunia kini sedang menghadapi ketegangan geopolitik yang tinggi, yang bisa memicu ketidakpastian ekonomi secara luas.
