Ia mengutip proyeksi OECD yang memprediksi pertumbuhan ekonomi global pada 2025 hanya 2,9%.
Bahkan, Bank Dunia memproyeksikan kontraksi lebih dalam, dengan pertumbuhan hanya 2,3%, turun 0,4% dari prediksi sebelumnya.
“Fragmentasi global ini memperburuk situasi, dan tentu akan berpengaruh pada minat investasi jangka panjang,” kata Sri Mulyani.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo membeberkan rincian kebutuhan anggaran kementeriannya untuk mendukung infrastruktur nasional.
Dari total kebutuhan Rp1.905 triliun, baru 60,47% yang bisa ditutupi oleh APBN dan APBD, masing-masing sebesar Rp678,91 triliun dan Rp473,28 triliun.
Artinya, masih ada kekurangan dana sekitar Rp753,11 triliun.
Dody menyebut, sebagian besar celah itu akan coba ditutup lewat skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dengan target pembiayaan Rp651,46 triliun untuk 55 proyek.
Dengan kondisi seperti ini, peran swasta tak bisa ditawar lagi.
Pemerintah membuka lebar peluang investasi, tapi juga dihadapkan pada tantangan global yang bisa membuat investor berpikir dua kali.
Pertanyaannya sekarang: apakah dunia usaha siap turun tangan membantu Indonesia membangun mimpi infrastrukturnya? Atau kita akan terus berburu dana di tengah tekanan ekonomi dunia yang tak menentu?
Yang jelas, kolaborasi menjadi kunci, karena jalan tol, pelabuhan, bendungan, hingga jaringan transportasi masa depan, tak bisa dibangun dari APBN saja.***
