INFOLADISHA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memanaskan mesin pembangunan 2026 lebih awal.
Di tengah ruang fiskal yang tidak longgar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap mendorong percepatan.
Instruksinya jelas, proyek infrastruktur harus dilelang lebih dini agar pekerjaan fisik bisa dimulai secepat mungkin dan dampaknya terasa sebelum Lebaran.
“Betul begitu,” ujar Dedi, Jumat 13 Februari 2026.
Lelang dini bukan sekadar formalitas administrasi. Strateginya sederhana namun krusial.
Dengan proses pengadaan lebih cepat, kontrak bisa diteken lebih awal dan pekerjaan lapangan tidak menumpuk di akhir tahun.
Targetnya, jalan diperbaiki saat masyarakat membutuhkannya, bukan ketika arus mudik sudah lewat.
Fokus 2026 diarahkan pada infrastruktur dasar. Jalan provinsi yang masih rusak atau butuh peningkatan kualitas menjadi prioritas.
Pemerintah juga memberi perhatian serius pada jalan kabupaten dan kota sebagai bagian dari konektivitas regional.
Pemprov menargetkan tingkat kemantapan jalan di atas 90 persen dan didorong menembus 95 persen.
Untuk mengejar angka itu, anggaran Rp4,8 triliun disiapkan.
Angka yang tidak kecil, apalagi dalam kondisi fiskal terbatas.
Namun pemerintah provinsi menilai perbaikan jalan adalah tulang punggung pergerakan orang dan barang.
Isu penerangan jalan juga ikut naik ke meja prioritas. Minimnya Penerangan Jalan Umum atau PJU masih menjadi persoalan di sejumlah titik, terutama yang gelap dan rawan.
