Menjelang Ramadan dan arus mudik Lebaran 2026, mobilitas diperkirakan meningkat. Artinya, keselamatan dan kenyamanan harus dipastikan lebih dulu.
Sebesar Rp473 miliar dialokasikan khusus untuk pembangunan dan perbaikan PJU.
Tidak hanya memasang tiang dan lampu baru, tetapi juga memperbaiki jaringan di titik yang sudah ada namun belum optimal.
“Betul,” ucap Dedi menegaskan kembali arah kebijakan tersebut.
Pembangunan 2026 tidak berhenti pada jalan dan penerangan.
Pemprov juga memasukkan penanganan banjir dalam agenda prioritas melalui pembangunan infrastruktur daerah aliran sungai.
Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi yang kerap berulang di sejumlah wilayah Jawa Barat.
Di sektor sosial, pemerintah provinsi mengalokasikan Rp78 miliar untuk program listrik bagi masyarakat miskin.
Akses energi dipandang sebagai kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda, terlebih di tengah dorongan pemerataan layanan publik.
“Ini adalah kerangka kerangka prioritas,” kata Dedi.
Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi proses pembangunan agar pelaksanaannya serius dan hasilnya berkualitas.
Pesannya sederhana namun tegas. Infrastruktur bukan sekadar proyek, melainkan investasi untuk mobilitas, keselamatan, dan pertumbuhan daerah.
Dengan lelang dini sebagai kunci, Pemprov Jawa Barat berharap 2026 tidak hanya menjadi tahun perencanaan, tetapi tahun eksekusi yang langsung terasa di lapangan.
