Lebih lanjut, Karnain menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dari aturan tersebut adalah untuk memastikan setiap anggota DPRD Kota Bogor yang mengikuti kampanye tidak menggunakan fasilitas negara baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
“Jadi akan kami pastikan informasi ini dapat dipahami dan dimengerti oleh seluruh anggota DPRD Kota Bogor,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut beberapa anggota juga ikut menanyakan kesiapan penyelenggaraan pemungutan suara salah satunya Asep Nadzarullah.
Pria yang akrab disapa Kevin ini menegaskan kepada KPU Kota Bogor bahwa dalam Pilkada ini, pemilih muda sangat mendominasi.
Sehingga dengan target angka partisipasi yang mencapai 85 persen, KPU Kota Bogor harus merangkul semua stakeholder dalam mensosialisasikan tahapan Pilkada.
Baca Juga: Daftar Nomor Urut Calon Wali Kota Bogor, Lengkap Dengan Partai Pengusungnya!
“Jadi jangan sampai ada beberapa stakeholder yang merasa tidak diajak atau dianaktirikan. Penyelenggaraan Pilkada di Kota Bogor harus kondusif dan berjalan maksimal dengan keterlibatan semua unsur,” jelasnya.
Berdasarkan hasil rapat, KPU Kota Bogor menyampaikan bahwa kebutuhan logistik untuk pelaksanaan Pilkada sudah mulai berdatangan ke gudang logistik yang berlokasi di gedung POW.
Beberapa barang yang sudah datang diantaranya adalah bilik suara, tinta dan kabel tis yang akan dijadikan gembok kotak suara. Sedangkan untuk kertas suara, diperkirakan baru akan datang pada pertengahan Oktober nanti karena baru selesai ditahap persetujuan.
