Nah, soal langkah nyata, Khudori menyarankan pemerintah segera menyalurkan beras bantuan pangan yang sudah diputuskan sebelumnya.
Sebab, selain menekan harga, kalau beras terlalu lama di gudang, Bulog juga bakal tekor gara-gara biaya penyimpanan yang membengkak.
“Lama-lama kualitas turun, volume menyusut, bahkan bisa rusak kalau kelamaan disimpan. Ini membebani keuangan negara,” jelasnya.
Kabar baiknya, pemerintah memang sudah bersiap.
Presiden Prabowo Subianto akan menyalurkan bantuan beras 10 kg untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat pada Juni-Juli 2025, totalnya 360.000 ton.
Ditambah lagi, ada 250.000 ton beras yang digelontorkan lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Kalau dua langkah ini jalan barengan, menurut hitungan Khudori, suplai tambahan ke pasar bisa menutup hampir 24% kebutuhan beras bulanan nasional.
“Artinya, warga penerima bantuan nggak perlu beli banyak di pasar. Tekanan harga beras di pasar bisa turun, bahkan kalau beruntung harga ikut melandai,” paparnya.
Namun, ia mengingatkan, ini bukan solusi sekali gebrak. Harga beras butuh intervensi berkelanjutan. “Kalau SPHP berhenti, harga bisa naik lagi. Jadi perlu langkah konsisten dan terus dievaluasi,” tegasnya.
Dari pihak Bapanas, Deputi III Andriko Noto Susanto memastikan, penyaluran bantuan pangan 10 kg per keluarga mulai digulirkan pekan ini.
