INFOLADISHA – Polemik soal keberlanjutan insentif kendaraan listrik kembali menghangat.
Harga mobil listrik dan hybrid disebut-sebut berpotensi naik tahun depan, menyusul kabar bahwa pemerintah tidak akan lagi memberikan insentif fiskal untuk sektor otomotif.
Pernyataan itu pertama kali disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Ia menegaskan bahwa insentif tidak lagi diperlukan karena industri otomotif Indonesia dianggap sudah cukup kuat.
“Insentif tahun depan tidak ada, karena industrinya sudah cukup kuat,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Namun arah kebijakan menjadi kabur setelah Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan keterangan berbeda.
Menurutnya, pemerintah masih menyiapkan insentif untuk sektor otomotif, bahkan sudah mulai merancang skemanya untuk 2026.
“Pemerintah sudah seharusnya menyiapkan insentif buat sektor otomotif di tahun 2026. Jangan tanya jenis insentifnya, bentuknya sedang kita susun,” kata Agus.
Sebelumnya, pemerintah telah menggulirkan berbagai insentif fiskal demi mempercepat adopsi kendaraan rendah emisi.
Mobil listrik dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen mendapat fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen.
Bus listrik dengan TKDN 20–40 persen memperoleh PPN DTP 5 persen.
