INFOLADISHA – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tancap gas merapikan tata ruang wilayah.
Langkah ini diambil untuk mengakhiri tumpang tindih kebijakan antara provinsi dan kabupaten/kota yang selama ini kerap memicu konflik lahan hingga bencana lingkungan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, ke depan Penataan Ruang Induk tingkat provinsi akan menjadi rujukan tunggal bagi seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Artinya, tidak ada lagi kebijakan tata ruang yang berjalan sendiri-sendiri.
“Kabupaten dan kota tinggal mengikuti tata ruang induk provinsi. Orientasi kita jelas, melindungi kawasan hutan dan area persawahan,” ujar Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM usai Rapat Koordinasi Tata Ruang dan Pertanahan di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate, Kamis (18/12/2025).
Kebijakan strategis ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sinkronisasi dinilai penting agar pembangunan tidak mengorbankan lingkungan dan keselamatan warga.
Menurut KDM, orientasi utama tata ruang Jawa Barat diarahkan pada perlindungan kawasan hutan, lahan pertanian pangan, serta sumber daya air seperti rawa, daerah aliran sungai, dan kawasan resapan.
“Kita ingin membangun harmoni antara pembangunan berkelanjutan dan konservasi. Tata ruang yang kuat akan jadi pegangan daerah dalam menjaga ekosistemnya,” katanya.
