Meski demikian, Herman menegaskan bahwa kunci utama tetap ada pada kewaspadaan publik. Menurutnya, seketat apa pun pengawasan dan penindakan, celah akan selalu terbuka jika masyarakat lengah.
“Karena itu pula, kami imbau agar masyarakat lebih waspada serta makin cermat dalam memanfaatkan berbagai platform digital,” katanya.
Masih berdasarkan data IASC, laporan penipuan digital memang terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Setelah Jawa Barat, DKI Jakarta berada di posisi kedua dengan 66.408 laporan, disusul Jawa Timur (60.533), Jawa Tengah (48.231), dan Banten (30.539).
Secara nasional, IASC menerima 432.637 laporan pengaduan penipuan digital.
Dari jumlah itu, terdapat 721.101 rekening yang terindikasi terlibat aktivitas scam.
OJK mencatat 397.028 rekening di antaranya telah diblokir sebagai upaya mitigasi kerugian masyarakat.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa persoalan serupa juga terlihat dari pengaduan yang masuk ke Satgas PASTI.
Sepanjang Januari 2025 hingga Januari 2026, Satgas PASTI menerima 27.861 pengaduan, yang terdiri atas 22.632 aduan pinjaman online ilegal dan 5.229 aduan investasi ilegal.
“Sebaran pengaduan menunjukkan wilayah Pulau Jawa masih mendominasi, dengan Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten sebagai wilayah tertinggi,” ujar Friderica dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (22/1/2026).
