Tapi, Dedi meminta agar data penerima diverifikasi ulang agar tidak menimbulkan polemik.
“Yang belum terdata, didata kembali, diverifikasi kembali, jangan sampai gaduh,” tegasnya.
Dalam kunjungan itu, Dedi juga menyoroti ketimpangan sosial akibat aktivitas tambang yang selama ini dianggap hanya menguntungkan segelintir pihak.
“Mereka yang kerja di tambang upahnya sangat rendah, cuma 50–80 ribu per hari. Jadi, yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin,” sindirnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemprov Jabar kini tengah menyiapkan audit investigatif melibatkan pakar dari ITB dan IPB untuk menata ulang sektor pertambangan.
“Tim ini nanti akan merekomendasikan apa yang mesti dilakukan Pemprov dan Pemkab agar tata kelola tambang lebih adil dan berkelanjutan,” ungkap Dedi.
Selain itu, Dedi juga tengah merancang kebijakan baru soal keadilan distribusi pajak industri.
“Semua industri di Jabar harus memberi rasa adil bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Itu tugas negara,” tegasnya.
Dengan gaya khasnya, Dedi menutup kunjungan sambil menekankan satu hal yang mana pembangunan tak boleh hanya menguntungkan segelintir orang, sementara rakyat kecil terus menambang nasib.
