INFOLADISHA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pekerjaan pembangunan yang belum terbayarkan pada 2025 dengan nilai mencapai Rp621 miliar.
Menurut Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM, dana pelunasan akan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta penerimaan pajak kendaraan bermotor yang setiap hari terus mengalir ke kas daerah.
Ia menegaskan, kondisi keuangan Pemprov Jabar saat ini dalam keadaan aman dan terkendali.
“Terima kasih kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang bersemangat membayar pajak,” ujar KDM pada Kamis (8/1/2026).
KDM menyebut, penerimaan pajak kendaraan bermotor menunjukkan tren positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Jawa Barat dalam memenuhi kewajiban pajak.
Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang menopang kemampuan daerah membiayai kewajiban pembangunan.
Meski demikian, pelunasan pekerjaan senilai ratusan miliar rupiah itu tidak akan dilakukan secara otomatis.
Pemprov Jabar terlebih dahulu akan melakukan audit menyeluruh terhadap hasil pekerjaan pembangunan yang telah dilaksanakan.
Audit tersebut bertujuan memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar.
KDM menegaskan, pembayaran akan disesuaikan dengan hasil evaluasi kualitas, mulai dari kategori sangat baik, baik, hingga kurang baik.
