INFOLADISHA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa optimalisasi bagi hasil pajak dan penerbitan obligasi daerah dapat menjadi motor penguatan pembangunan di seluruh wilayah Jabar.
Menurutnya, dua instrumen tersebut mampu mempercepat pemerataan sehingga tidak ada lagi daerah yang terisolasi.
Pernyataan itu disampaikan Dedi Mulyadi—akrab disapa KDM—dalam Saresehan Nasional bertema “Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” yang digelar MPR RI di Bandung, Rabu (10/12/2025).
“Bagi hasil pajak yang adil dan obligasi daerah bila berjalan efektif akan mendorong lompatan pembangunan. Dengan begitu, tak ada lagi daerah terpencil di Jabar,” ujarnya.
KDM menjelaskan, obligasi daerah memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membangun kampung halaman.
Keberadaan instrumen ini dinilai bisa memperkuat ekonomi lokal karena warga yang memiliki kemampuan finansial dapat berpartisipasi langsung dalam pembiayaan pembangunan.
Di sisi lain, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng menyampaikan bahwa penyelenggaraan saresehan bertujuan mematangkan penyusunan Undang-undang Obligasi Daerah.
Regulasi tersebut nantinya menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dan calon investor.
“Kami ingin menyiapkan payung hukum yang jelas agar investor memiliki kepastian ketika membeli obligasi daerah,” katanya.
