Ia juga mendorong pemerintah desa untuk memanfaatkan program pelatihan melalui alokasi dana desa (ADD) atau mengajukan dukungan ke pemerintah daerah. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.
Hendra mengingatkan bahwa aksi mogok kerja semacam ini dapat menjadi “bom waktu” jika tidak ditangani dengan bijak. Ia meminta pemerintah desa hadir sebagai mediator antara masyarakat dan perusahaan.
“Desa harus aktif menjembatani kepentingan warga dan perusahaan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan,” tegasnya.
Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT MCA terkait tuntutan karyawan.
