INFOLADISHA – Upaya pemerintah memperluas akses rumah subsidi kembali menghadapi tantangan baru.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan banyak calon penerima program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tersandung masalah kelayakan akibat terjebak pinjaman online (pinjol) maupun belanja daring.
“Tantangan utama adalah literasi, yang kedua soal kemampuan agar lolos di perbankan. Tidak sedikit calon nasabah gagal karena cicilan pinjol macet dua bulan saja sudah bisa membuat mereka ditolak saat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR),” jelas Heru dalam acara Special Dialogue Merdeka Rumah bertajuk “3 Juta Rumah Bukan Sekadar Impian”, Selasa (16/9/2025).
Padahal, tahun 2025 ini pemerintah menargetkan penyaluran 350.000 unit rumah subsidi lewat FLPP—angka tertinggi sepanjang sejarah program tersebut.
Heru pun mengimbau masyarakat yang tengah mengajukan KPR untuk terlebih dahulu menutup semua pinjaman agar memperbesar peluang lolos verifikasi bank.
Heru menambahkan, untuk merealisasikan target tersebut BP Tapera menggandeng 41 bank penyalur serta lebih dari 7.000 pengembang.
Kinerja mereka dievaluasi secara rutin, dengan mekanisme reward and punishment guna memastikan kualitas hunian tetap terjaga.
“Saat ini supply dan demand masih bagus, apalagi diorkestrasi oleh Kementerian PUPR. Bahkan terbaru, ada juga skema KUR perumahan untuk mendukung modal pengembang,” jelasnya.
