Dengan sistem bagi hasil yang lebih adil, KDM yakin daerah akan memiliki kecukupan fiskal tanpa terus bergantung pada transfer anggaran dari pusat.
Pandangan KDM mendapat dukungan sebagian dari kalangan ekonom.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M Rizal Taufikurahman, menilai tuntutan tersebut valid, meski tidak bisa dijawab dengan desentralisasi pajak secara penuh.
Rizal mengakui kontribusi ekonomi Jawa Barat sangat besar, namun tidak sepenuhnya tercermin dalam penerimaan daerah.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa sentralisasi pajak dirancang untuk menjaga stabilitas fiskal nasional dan mencegah persaingan pajak antar-daerah.
“Bagi daerah dengan kapasitas ekonomi tinggi seperti Jawa Barat, aturan ini terasa menahan potensi PAD. Tapi dari perspektif nasional, pembatasan diperlukan untuk menjaga kepastian usaha dan integrasi pasar,” kata Rizal, Senin (15/12).
Ia menambahkan, isu reformasi perpajakan juga dipicu oleh pengetatan fiskal pusat dan melambatnya transfer ke daerah.
Kondisi itu membuka mata banyak pemerintah daerah soal rapuhnya struktur pendapatan asli daerah jika terlalu bergantung pada dana pusat.
Ke depan, Rizal menilai reformasi sebaiknya difokuskan pada penyempurnaan mekanisme bagi hasil dan insentif fiskal yang lebih mencerminkan kontribusi ekonomi daerah, bukan menambah jenis pajak baru.
