Ia juga menyalahkan partai politik dan para kandidat yang dinilainya kurang aktif dalam menarik minat pemilih. “Parpol dan kandidat juga harus bertanggung jawab karena tidak mampu memotivasi pemilih untuk datang ke TPS,” tambahnya.
Jalil menekankan perlunya perbaikan agar situasi ini tidak terulang di masa depan. “Kalau begini terus, lebih baik kepala daerah dipilih DPRD saja. Sayang anggaran besar jika partisipasi rendah,” tegasnya.
Senada dengan Jalil, pengamat politik Sukabumi, Lidiawati, turut memaparkan sejumlah faktor penyebab rendahnya partisipasi. Salah satunya adalah jadwal pemilihan yang jatuh pada hari kerja. Meski hari pencoblosan ditetapkan sebagai hari libur nasional, banyak warga yang bekerja di luar daerah memilih untuk tidak pulang karena terbatasnya waktu.
“Banyak yang tidak pulang karena harus kembali bekerja keesokan harinya. Waktu yang nanggung membuat mereka memilih absen,” ungkap Lidiawati, yang akrab disapa Teh Lidia.
Namun, menurutnya, masalah ini bisa diminimalisir dengan sosialisasi yang lebih efektif dari penyelenggara Pilkada. Ia menemukan beberapa pemilih baru menerima undangan mencoblos satu atau dua hari sebelum pemilihan, sehingga tidak sempat pulang.
“Jika sosialisasi dilakukan lebih baik, partisipasi bisa meningkat. Ada juga pemilih yang tidak tahu siapa saja kandidat bupati dan wakil bupati. Ini menunjukkan sosialisasi belum maksimal,” tuturnya.
