“Gubernur, wakil gubernur, minimal Sekda turun ke bawah. Kita hanya ingin berdiskusi,” teriak Yadi di hadapan massa.
Menurut Yadi, istilah penutupan sementara menjadi masalah karena tidak diikuti batas waktu yang jelas.
Ketidakpastian itu berdampak langsung pada nasib ribuan pekerja tambang dan pelaku usaha yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
“Katakan sementara, tapi sementara sampai kapan? Itu yang jadi pertanyaan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai dampak kebijakan tersebut meluas hingga ke sektor lain.
Terhentinya produksi tambang lokal disebut membuat pasokan material bangunan terganggu, sementara kebutuhan pembangunan di Jawa Barat tetap berjalan.
“Harga bahan material bisa naik sampai dua kali lipat. Ini jelas menghambat pembangunan,” kata Yadi.
Karena itu, buruh dan pengusaha tambang mendesak adanya kepastian hukum bagi perusahaan yang telah mengantongi izin resmi, baik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Surat Izin Pertambangan Batuan, maupun yang tengah mengajukan perpanjangan izin.
Yadi juga menyebut aksi tersebut melibatkan berbagai elemen dari sejumlah daerah.
Selain peserta dari Cigudeg, Parungpanjang, dan Rumpin, massa aksi datang dari Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, hingga Kabupaten Subang.
“Ini dari aliansi semua daerah. Dan akan terus berdatangan karena banyak masyarakat yang terdampak,” katanya.
