Rudy menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat terkait konsep work from mall dan pemanfaatan ruang publik sebagai pusat layanan.
Pemkab Bogor, kata dia, telah menyiapkan konsep ini sejak 2025 dan mulai mengoperasikannya secara bertahap pada awal 2026.
Selain pertimbangan ekonomi, faktor kemudahan akses menjadi alasan utama.
Dengan lokasi yang strategis, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pemerintahan yang jauh atau sulit dijangkau.
“Berkantor di mal bukan berarti mengurangi profesionalisme. Justru pelayanan harus lebih cepat, lebih responsif, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Rudy.
Pemkab Bogor juga menyiapkan dukungan konkret bagi pelaku UMKM.
Sebanyak 100 kios di VIVO Mall difasilitasi untuk diisi oleh UMKM lokal, sementara pihak manajemen mal membuka peluang bagi pelaku usaha lainnya untuk bergabung.
Ke depan, konsep ini tidak berhenti di VIVO Mall.
Pemkab Bogor berencana membangun mal pelayanan publik di wilayah barat dan timur Kabupaten Bogor sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan publik harus terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman dan masyarakat. Pemerintah harus hadir di tempat yang dekat dan mudah diakses,” pungkas Rudy.
