“Dengan pendampingan KPK, kami mendapatkan arahan jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini langkah luar biasa Bupati Bogor agar proyek strategis di Kabupaten Bogor berjalan transparan,” ujar Arif Rahman, Selasa 24 Februari 2026.
Pendampingan dari KPK tidak berhenti di 2026.
Pengawasan akan terus berlanjut pada proyek-proyek strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Pendekatan ini menjadi sinyal bahwa Pemkab Bogor memilih pencegahan ketimbang penindakan.
Bagi birokrasi, itu artinya standar kerja harus lebih rapi, dokumentasi lebih tertib, dan keputusan lebih hati-hati.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Eko Mujiarto menilai kehadiran KPK membantu perangkat daerah memahami batasan dan prosedur yang harus dipatuhi.
Ia berharap pendampingan tersebut bisa berlanjut pada tahun-tahun berikutnya agar setiap program berjalan sesuai target dan akuntabel.
Di tengah sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah, langkah preventif seperti ini menjadi ujian konsistensi.
Komitmen sudah diucapkan. Tantangannya tinggal satu, memastikan pelaksanaannya betul-betul sejalan dengan komitmen itu.
