Sebagai bagian dari penyesuaian, rencana pembangunan gelanggang olahraga yang sebelumnya masuk dalam desain awal di lokasi tersebut dibatalkan demi kelancaran proyek Rusun Paspampres.
“Target kami, paling lambat minggu depan seluruh proses serah terima lahan, perizinan, dan administrasi pendukung sudah selesai,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa langkah ini bukanlah bentuk pengurangan aset daerah, melainkan wujud nyata dukungan terhadap program strategis nasional.
“Ini bukan kehilangan aset, tapi bentuk perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ketika pusat meminta dukungan, kami akan memberikan yang terbaik,” tutur Rudy.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menyampaikan bahwa pembangunan Rusun bagi Paspampres dan Kopassus menjadi program prioritas pemerintah pusat pada tahun 2026.
Ia menilai dukungan Pemkab Bogor sangat krusial, terutama terkait kesiapan lahan dan kesesuaian tata ruang.
“Program ini merupakan perhatian khusus dari Pak Menteri untuk memastikan pasukan pengamanan Presiden mendapatkan hunian yang layak. Saat ini kami masih melakukan survei lokasi dan koordinasi teknis, termasuk dengan Pemkab Bogor,” jelas Sri Haryati.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, pembangunan Rusun Paspampres di Bogor diharapkan dapat segera terealisasi tanpa kendala berarti, sekaligus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendukung tugas pengamanan negara.
