Kota Bogor mencatat kekurangan salur Rp8,4 miliar dari Pemprov, yang berdampak pada layanan BPJS bagi warga tidak mampu.
“Kami harap kekurangan dana ini segera dibayarkan, agar pelayanan Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat tidak terganggu,” jelasnya.
Jenal turut menyinggung soal pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp340 miliar di Kota Bogor.
Menurutnya, kondisi ini memaksa daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan efisiensi belanja.
“Defisit ini bukan hanya terjadi di Bogor, tapi di semua daerah. Kita akan bicarakan dengan DPRD untuk menyesuaikan langkah strategis ke depan,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi Pemkot Bogor untuk memastikan proyek prioritas tetap berjalan, meski di tengah tekanan fiskal yang cukup berat.
