“Operasionalnya bakal disesuaikan ketersediaan anggaran APBD,” ujarnya.
Terpisah, Wali Kota Bogor Terpilih, Dedie A. Rachim menilai, subsidi layanan Biskita Transpakuan mestinya tetap dikucurkan pemerintah pusat kepada Pemkot Bogor tahun ini. Sebab, subsidi pada layanan ini merupakan representasi subsidi langsung kepada masyarakat dan amat dirasakan manfaatnya.
“Uang rakyat ya harus kembali ke rakyat. Biskita sangat membantu pergerakan masyarakat untuk berekonomi dan melakukan kegiatan sosial,” ujarnya.
Dia menegaskan subsidi layanan Biskita Trans Pakuan semestinya menjadi prioritas lantaran banyak masyarakat yang memanfaatkan moda transportasi itu.
“Kalau tidak disubsidi, masyarakat harus membayar di atas Rp10 ribu. Makanya harus sama-sama diprioritaskan jangan sampai memberatkan,” tegas Dedie.
Dirinya berjanji akan membantu Kota Bogor memperjuangkan subsidi dari Pemerintah Pusat dengan berbagai cara. Selain itu, Dedie juga meminta Pemerintah Pusat agar memberikan waktu dan kelonggaran untuk Pemkot Bogor dalam mempersiapkan peralihan layanan Biskita Trans Pakuan.
“Kalau pun harus diambil Pemda, mesti diberikan waktu yang longgar sesuai perjanjian awal,” katanya. **
