“Kan kasihan nanti pakai apa, masa jalan kaki? Akhirnya nanti lama-lama pakai atau beli motor semua. Malah tambah macet, masalah baru,” terang Hery Antasari.
Karena itu, lanjutnya, rencana alternatif transportasi publik harus terus dikaji. Paling tidak di 2025 sudah ada konsep untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik atau dieksekusi langkah-langkah konkretnya.
Baca Juga: Selama Agustus 2024, Ratusan Pelajar Kota Bogor Siap Kibarkan Bendera Merah Putih
“Saya juga minta kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mau ke lapangan, jangan hanya mengandalkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di lapangan. Agar tahu masalah di lapangan, jadi ikut ke lapangan,” kata Hery Antasari.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan, ada beberapa arahan dan harapan dari pimpinan terkait dengan tugas-tugas Dishub yang selama ini sudah berjalan.
Di antaranya, meminta Dishub untuk selalu bekerja dengan baik dalam hal penataan lalu lintas, perparkiran, dan titik-titik rawan kemacetan.
“Kami juga diminta untuk mengkaji penataan transportasi publik, karena saat ini kan sedang berjalan pengurangan jumlah angkot, tapi juga harus dipikirkan penggantinya,” ujar Marse.
Merespon arahan Hery, Marse menyampaikan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun Dishub Provinsi.
