Menurutnya, langkah pemerintah yang menyegel dan mencabut izin usaha wisata belakangan ini cenderung dimaknai sebagai individual over acting (aksi berlebihan secara individual) serta position abuse of power (penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan).
“Intinya tidak dilakukan dengan prosedur yang tepat. Hal itu sungguh tidak bijak dan sangat merugikan semua pihak secara signifikan. Menurut saya, praktik semacam ini harus segera dihentikan dan tidak boleh diulang oleh siapa pun,” tegasnya.
Ia menambahkan, hak usaha para pengusaha wisata seharusnya dikembalikan, bahkan didukung dan difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun pusat. Prof. Ricky menyebut EIGER Adventure Land sebagai salah satu contoh pengusaha yang patut didukung.
“Perlu kita sadari, Indonesia hanya memiliki sedikit sekali pengusaha wisata yang masuk kategori menengah-atas dan konsisten mengembangkan ekowisata. EIGER adalah salah satunya,” kata Prof. Ricky.
Karena itu, menurutnya, pemerintah semestinya memberi dukungan penuh dalam segala hal. Jika ada kekeliruan atau kekurangan dari pihak swasta, maka sebaiknya diarahkan dan dibimbing dengan bijak.
“Pola hentikan dan bongkar adalah bentuk arogansi jabatan yang secara hukum tidak dibenarkan, serta secara sosial-ekonomi sangat merugikan masyarakat luas dan juga negara,” pungkasnya. (***)
