“Kabupaten dan kota dengan Status UHC Prioritas, peserta yang masuk dalam kriteria memerlukan pelayanan kesehatan segera, dilaksanakan proses verifikasi validasi data reaktivasi PBI JK dan secara paralel didaftarkan ke PBPU Pemda Kabupaten kota,” tulis Dedi dalam edaran yang dikutip Selasa 10 Februari 2026.
Sementara bagi daerah dengan status UHC non prioritas, peserta didaftarkan sebagai peserta mandiri kelas tiga melalui skema pembiayaan yang diatur Pemprov Jabar.
Selanjutnya, jika memenuhi kriteria, peserta dapat didaftarkan sebagai PBPU yang iurannya ditanggung pemerintah daerah.
Hasil verifikasi dan validasi data akan menentukan status akhir peserta.
Jika masuk dalam DTSEN desil satu hingga lima, peserta direaktivasi sebagai PBI JKN. Adapun desil enam hingga sepuluh diarahkan menjadi peserta mandiri.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemadanan data sosial tidak bisa berdiri sendiri tanpa jaring pengaman layanan dasar.
Di tengah dinamika pembaruan data nasional, pemerintah daerah diminta memastikan satu hal yang paling mendasar tetap terjaga, akses kesehatan warga tidak boleh ikut terhenti hanya karena administrasi.
