INFOLADISHA – Pemerintah Kabupaten Bogor menyoroti potensi praktik pungutan liar di kawasan wisata menjelang libur Lebaran 2026.
Pengawasan di lapangan dinilai perlu melibatkan banyak pihak seiring lonjakan kunjungan wisatawan yang diperkirakan mencapai satu juta orang.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor Ria Marlisa menegaskan penanganan pungli tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Ia menyebut pengawasan membutuhkan keterlibatan aparat wilayah hingga masyarakat.
Ria mengatakan camat, kepala desa, babinsa, dan babinkamtibmas memiliki peran penting untuk memastikan tidak ada praktik pungli di lokasi wisata.
“Kita perlu kolaborasi dari masyarakat juga dan di tingkat wilayah ada para camat, kades, juga babinsa dan babinmas kita bekerja bersama sama untuk memberantas pungli itu,” ujar Ria, Senin 16 Maret 2026.
Menurutnya praktik pungli di kawasan wisata umumnya dilakukan oleh oknum tertentu.
Karena itu pengawasan langsung oleh pihak yang berada di wilayah dinilai menjadi langkah paling efektif untuk mencegahnya.
Pemerintah daerah sebelumnya juga telah menerbitkan surat edaran kepada pihak terkait sebagai langkah pencegahan.
Edaran tersebut mendorong pengawasan bersama di tingkat wilayah terutama di kawasan wisata yang diprediksi ramai selama musim libur.
