INFOLADISHA – Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja (Raker) pembahasan RAPBD 2025 dengan Perumda Trans Pakuan, Selasa (22/10/2024).
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy mempertanyakan perihal wacana pencabutan subsidi BisKita dari Pemerintah Pusat dan peralihan subsidi ke APBD Kota Bogor.
Menurut Rusli, jika peralihan dilakukan dan Perumda Trans Pakuan masih belum menjadi operator resmi, hal tersebut dinilai akan merugikan Perumda Trans Pakuan.
“Dari proyeksi yang ada, kalau mau gas pol, gas aja. Karena dari proyeksi tersebut kami berharap betul 10 tahun Perumda Trans Pakuan tidak ada kontribusi PAD. Dengan adanya peluang dan angin segar ini, di tahun berikutnya bisa memberikan potensi PAD kepada pemerintah,” kata Rusli.
BACA JUGA : HSN 2024, Ketua DPRD Kota Bogor Ajak Santri Jadi Aktor Pembangunan
Rusli menyampaikan bahwa Komisi II memahami bahwa saat ini operator resmi BisKita adalah Kodjari, sehingga Perumda Trans Pakuan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa karena kepemilikan bus pun dipegang oleh Kodjari.
Untuk itu, sambung dia, dengan proyeksi yang ada Komisi II DPRD Kota Bogor meminta komitmen dari Perumda Trans Pakuan untuk bisa memberikan PAD kepada Kota Bogor, jika diberikan rekomendasi penugasan sebagai operator BisKita yang baru.
