“DPRD akan support sekuat tenaga. Tetapi harus ada komitmen dan kepastian dari Perumda Trans Pakuan, kontribusi yang akan diberikan berapa. Dengan begitu kami akan membuat surat rekomendasi kepada Wali Kota untuk memberikan surat penugasan kepada Perumda Trans Pakuan untuk mengelola BisKita,” tegas Rusli.
Lebih lanjut, Rusli juga menyoroti perihal persoalan hutang antara Perumda Trans Pakuan dengan karyawan eks PDJT yang diperkirakan jumlahnya mencapai Rp7,7 miliar.
Ia meminta kepada Perumda Trans Pakuan agar segera menyelesaikan persoalan ini agar adanya kepastian pendapatan dan kontribusi.
Sebab dari rencana bisnis yang ada, mulai 2025 Perumda Trans Pakuan diperkirakan bisa mendapatkan keuntungan Rp.750 juta per tahun. Hanya saja Rp.500 juta akan digunakan untuk mencicil hutang karyawan selama 10 tahun.
Tentunya hal tersebut membuat Perumda Trans Pakuan tidak dapat memberikan kontribusi ke PAD Kota Bogor dan menjadi penghambat untuk diberikannya PMP di kemudian hari dengan rekam jejak pengelolaan aset dan keuangan yang buruk.
“Jadi harus jelas ini skala prioritas penggunaan anggaran di Perumda Trans Pakuan. Kami meminta agar permasalahan di masa lalu segera diselesaikan agar tidak menjadi kerikil dalam mencapai masa depan,” tutupnya.
