Tak berhenti di situ, data dari sistem OSS BKPM juga akan dimanfaatkan untuk menjaring UMKM, sementara data matching dengan platform digital digencarkan agar pelaku usaha yang selama ini belum teridentifikasi secara fiskal bisa masuk radar pajak.
Pemerintah juga menyiapkan kajian dan intelijen khusus untuk mengukur, memetakan, sekaligus menindak aktivitas shadow economy.
“Ke depan, fokus pengawasan akan diarahkan pada sektor-sektor dengan aktivitas shadow economy tinggi seperti perdagangan eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas, serta perikanan,” demikian tertulis dalam dokumen RAPBN 2026.
Dengan strategi yang lebih rapi dan berbasis data, pemerintah berharap penerimaan pajak 2026 bisa terdongkrak signifikan, tanpa menambah beban tarif baru bagi masyarakat.
