“Jadi anggaran 20 persen di APBD untuk sektor pendidikan harus dimaksimalkan untuk program-program utama,” jelas ASB.
ASB juga menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD Kota Bogor mendorong pemutakhiran data kemiskinan dgn profilling yg lebih specifik oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor bersama aparat wilayah, sekaligus pemutakhiran data kepesertaan BPJS di Kota Bogor.
Hal ini sangat penting agar interfensi penanggulangan kemiskinan yg dilakukan secara konvergen di Kota Bogor tepat strategi & tepat sasaran.
Baca Juga: Food Street Festival di Suryakencana Jadi Sarana Mendongkrak UMKM Kota Bogor
“Jadi kita ingin APBD 2025 ini dipastikan penggunaannya untuk pelayanan dasar. Jangan sampai anggaran habis untuk program yang tidak jelas outputnya yang menyebabkan pelayanan dasar terbengkalai,” ujarnya.
Terakhir ASB juga menyampaikan, walaupun SMA sederajat menjadi kewenangan Provinsi. Namun demikian karena pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, maka koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui KCD Pendidikan Provinsi akan terus diintensifkan.
“Mengingat Kota Bogor perlu landasan yang kuat yang harus disiapkan dalam kurun lima tahun ke depan menuju visinya sebagai Kota Kreatif Maju Berkelanjutan,” pungkasnya.
