Sikap ini sejalan dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mengambil alih pembiayaan PBI JKN bagi warga tidak mampu yang dicoret dari bantuan pusat.
Pernyataan itu disampaikan Dedi melalui akun media sosial pribadinya.
Dedi memastikan, kelompok warga dengan penyakit kronis dan membutuhkan perawatan berkelanjutan tetap mendapat jaminan layanan kesehatan.
Mulai dari penderita kanker yang harus menjalani kemoterapi, pasien talasemia yang rutin transfusi darah, hingga penderita gagal ginjal yang menjalani cuci darah.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera mengambil langkah untuk mengidentifikasi, mendata seluruh warga Jawa Barat yang betul-betul tidak mampu, yang memiliki penyakit yang saya sampaikan tadi, untuk asuransi kesehatannya BPJS-nya dibayarkan oleh pemerintah provinsi,” ucap Dedi.
Selain soal pendanaan, Dedi juga mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan finansial agar mengasuransikan kesehatannya secara mandiri.
Menurutnya, langkah itu penting agar bantuan pemerintah bisa difokuskan bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
“Bagi mereka yang mampu mengasuransikan kesehatannya, agar kita pada saat susah ada jaminan untuk pengobatan,” katanya.
Pemprov Jabar kini menekankan bahwa proses verifikasi menjadi kunci agar tak ada kebijakan yang keliru, sekaligus memastikan layanan kesehatan tetap berjalan bagi kelompok rentan yang bergantung pada jaminan pemerintah.
